Asas umum perbendaharaan negara adalah
WebPerbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. ... Asas Umum Pasal 3 (1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar … Web22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal …
Asas umum perbendaharaan negara adalah
Did you know?
WebPerbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Materi pelajaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … Web14. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 15. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah …
Web24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai kuasa bendahara umum … Web17 nov 2024 · Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara sesuai UU Nomor 1 Tahun 2014: Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; Pelaksanaan pendapatan …
Web7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara … Web4 set 2015 · mencantumkan bahwa asas-asas umum yaitu efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
WebPPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Web1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 2. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi … ipo actionWebBerkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ... ipo allotment status check link timeWeb27 ott 2024 · 1. Pedoman penatausahaan kas dan pengelolaan rekening oleh Bendahara Pengeluaran/BPP menegaskan tentang asas umum, penatausahaan kas, pemeriksaan kas, rekonsiliasi internal, penyusunan dan penyampaian LPJ, serta ketentuan pengelolaan rekening. Pedoman disusun dalam rangka menindaklanjuti temuan Badan … orbeez soothing spa bed bath and beyond